Dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, INACA dan Badan Keahlian DPR RI melaksanakan diskusi pada tanggal 17 November 2026 melalui zoom meeting.
Pada kesempatan tersebut, INACA yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Arif Wibowo, Sekjen Bayu Sutanto, Anggota Dewan Pakar Alvin Lie, Staf Ahli Hemi Pamuraharjo, Kepala Data dan Publikasi Gatot Raharjo serta perwakilan maskapai anggota yaitu Citilink, AirAsia dan Pelita Air menyampaikan executive summary terkait situasi dan kondisi penerbangan nasional saat ini dan masa mendatang.
INACA menyambut baik dan berterimakasih dengan rencana perubahan UU no. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini dan masa mendatang. Adapun poin-poin dalam executive summary INACA adalah sebagai berikut:
- Tujuan Kebijakan
INACA mengusulkan agar RUU Perubahan Ketiga UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan menegaskan satu tujuan kebijakan: negara melindungi pelaku usaha angkutan udara dengan membangun ekosistem industri penerbangan yang sehat. Hanya industri yang sehat yang mampu melayani masyarakat dengan selamat, andal, dan berkelanjutan.
Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, penerbangan bukan sekadar bisnis. Penerbangan adalah moda transportasi strategis yang menyatukan wilayah, menggerakkan ekonomi daerah, dan menjangkau masyarakat di wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasa) yang tidak memiliki alternatif transportasi yang memadai.
Karena itu, kesehatan maskapai nasional adalah kepentingan publik. Maskapai yang terus merugi tidak dapat meremajakan armada, merawat pesawat secara optimal, mengembangkan SDM, atau membuka rute baru. Pada akhirnya, masyarakatlah yang menanggung akibatnya melalui berkurangnya konektivitas dan menurunnya kualitas layanan.
- Karakteristik Risiko Bisnis Maskapai
Maskapai menanggung risiko bisnis yang sangat terpapar fluktuasi ekonomi global, sementara pendapatan domestiknya dalam Rupiah dan harganya dibatasi. Sebagian besar komponen biaya operasi berada di luar kendali maskapai:
- Valuta asing. Sewa dan pembiayaan pesawat, suku cadang, jasa perawatan mesin dan komponen, serta asuransi umumnya dibayar dalam dolar AS. Pelemahan Rupiah langsung menaikkan biaya.
- Harga avtur mengikuti harga minyak dunia dan merupakan salah satu komponen biaya terbesar maskapai.
- Rantai pasok global. Perawatan pesawat, mesin, dan komponen bergantung pada pabrikan dan fasilitas MRO di luar negeri. Gangguan pasokan dan kenaikan harga suku cadang langsung berdampak pada biaya dan ketersediaan armada.
Harga tiket dipengaruhi kenaikan harga avtur, leasing pesawat, suku cadang, kurs, biaya bandar udara, dan navigasi. Selama biaya bergerak bebas mengikuti pasar global sementara harga jual dikunci oleh regulasi, maskapai akan selalu berada pada posisi yang rentan.
- Tarif Penerbangan:
Pasal 126 dan 127 UU No. 1 Tahun 2009 menempatkan harga tiket kelas ekonomi domestik di bawah Tarif Batas Atas (TBA) yang ditetapkan Menteri. Mekanisme ini menimbulkan dua persoalan pokok:
- Harga tidak dapat mengikuti biaya. TBA ditetapkan secara administratif dan tidak ada kewajiban menyesuaikannya ketika kurs, avtur, atau biaya perawatan naik. Faktanya, Kementerian Perhubungan tidak pernah menyesuaikan tarif selama 7 tahun. Dalam periode itu kurs Rupiah melemah dari sekitar Rp10.000 menjadi di atas Rp18.000 per dolar AS, dan harga avtur berada di atas USD 100. Kenaikan biaya tersebut sepenuhnya ditanggung maskapai dalam bentuk kerugian.
- Risiko keuangan berubah menjadi risiko keselamatan. Maskapai yang tertekan secara keuangan terdorong menunda peremajaan armada dan menekan biaya, termasuk biaya perawatan pesawat yang mahal.
Di sisi lain, perlu pengaman agar persaingan tidak berubah menjadi saling mematikan melalui predatory pricing. Pengaman tersebut, yaitu Tarif Batas Bawah (TBB), saat ini sudah diatur di tingkat Peraturan Menteri dan cukup tetap diatur di tingkat itu, tanpa perlu diangkat ke undang-undang.
Dengan demikian, ketentuan yang memberi kewenangan pemerintah menetapkan harga tiket, termasuk Tarif Batas Atas, dihapuskan. Tarif batas atas (TBA) sebaiknya diserahkan pada mekanisme pasar dengan tetap menjaga satu pengaman utama yaitu tarif batas bawah untuk melindungi keselamatan penerbangan. Dengan mekanisme pasar, setiap fluktuasi biaya akan tersesuaikan secara alami, tanpa menunggu proses penetapan administratif. Persaingan antarmaskapai menjadi pengendali harga yang paling efektif bagi konsumen.
Karena TBB saat ini dihitung sebagai persentase dari TBA, penghapusan TBA memerlukan acuan baru. INACA mengusulkan TBB ditetapkan berdasarkan biaya pokok operasi yang wajar, termasuk biaya perawatan sesuai standar kelaikudaraan, dan ditinjau secara berkala.
Jika TBA tetap harus ada di Undang-Undang, maka bisa dilakukan benchmarking dengan pengaturan tarif yang dilakukan oleh negara-negara lain dan dilakukan penyesuaian melalui flexibilitas yang jelas seperti dengan mengacu pada perubahan harga avtur dan perubahan kurs USD dan dilaksanakan penyesuaian secara tetap per jangka waktu tertentu.
Usulan rumusan pasal:
Pasal 126 (mengganti Pasal 126 dan Pasal 127)
(1) Pemerintah berperan dan bertanggung jawab untuk menjaga dan mendorong terciptanya kesehatan usaha badan usaha angkutan udara niaga nasional dalam satu ekosistem industri penerbangan yang sehat, kuat, dan berkelanjutan.
(2) Peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga konektivitas angkutan udara yang mampu melayani masyarakat di seluruh pelosok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan.
(3) Kesehatan industri penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah kepulauan Indonesia melalui pengangkutan orang dan barang yang baik.
- Pengaman kepentingan masyarakat
Agar mekanisme pasar tetap berpihak pada masyarakat, INACA mengusulkan pengaman berikut:
- Rute tanpa persaingan dan wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasa) Pemerintah dapat melakukan intervensi terukur pada rute yang hanya dilayani satu maskapai. Keterjangkauan di wilayah 3TP dijamin melalui angkutan perintis dan subsidi APBN, bukan dengan membebankan harga di bawah biaya kepada maskapai.
- Pengawasan persaingan usaha. Kementerian Perhubungan dan KPPU berkoordinasi mengawasi praktik penetapan harga, baik yang terlalu tinggi karena penyalahgunaan posisi dominan maupun yang terlalu rendah karena predatory pricing.
Persaingan usaha maskapai penerbangan juga harus dibatasi dengan tingkat penguasaan pangsa pasar. Dengan demikian tidak terjadi monopoli baik oleh maskapai maupun kelompok (group) maskapai tertentu untuk satu rute maupun keseluruhan penerbangan nasional.
- Distribusi wilayah operasi
Saat ini semua maskapai penerbangan beroperasi dan berkantor pusat di Jakarta. Diperlukan pengaturan networking dan distribusi wilayah operasi maskapai penerbangan di seluruh Indonesia dengn pola hub and spoke. Dengan pengaturan ini maka akan dicapai keseimbangan operasional penerbangan di indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur. Maskapai dapat saling kerjasama operasi, baik dengan sesama maskapai nasional maupun dengan maskapai luar negeri (internasional) dengan mengikuti kaidah global kerjasama maskapai.
- Green aviation
Perlu dilakukan pengaturan secara jelas tentang green aviation dengan berlandaskan kaidah-kaidah dalam penerbangan global. Baik itu berkaitan dengan penggunaan sustainable aviation fuel (SAF) dan perdagangan karbon (carbon offset). Hal ini untuk memberikan kepastian serta meningkatkan azas efektifitas dan efisiensi penerbangan, mengingat saat ini pengaturan tentang SAF dan carbon offset dilakukan oleh kementerian lain.
- Kelembagaan
Untuk meningkatkan keselamatan, keamanan dan bisnis maskapai penerbangan melalui fungsi pengawasan serta untuk memenuhi kelengkapan aturan dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) terkait pemisahaan fungsi regulator dan operator, maka perlu dibentuk suatu badan penerbangan tersendiri (Civil Aviation Authority Indonesia/ CAAI) yang independen dan menjadi Badan Layanan Umum (BLU), terpisah dari Kementerian Perhubungan seperti FAA US, EASA Uni Eropa, CAAM Malaysia, CAAP Philipina, CAAS Singapura dll. Untuk kebijakan-kebijakan ekonomi publik seperti tarif tiket, tarif bandara,distribusi konektivitas, kapasitas angkut, persaingan bisnis yang sehat dll dilakukan oleh badan atau lembaga seperti Civil Aviation Board (CAB) Philipina maupun Malaysia Aviation Commite (MAVCOM) Malaysia.
- Investigasi dan Penyidikan
Jika terjadi kejadian kecelakaan, insiden maupun serius insiden dalam operasional penerbangan, maka yang berhak melakukan investigasi adalah badan resmi yaitu Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Hasil investigasi KNKT sifatnya adalah untuk perbaikan dan tidak boleh dipakai untuk penuntutan di pengadilan. Jika dirasa ada indikasi pidana, maka harus dilakukan investigasi dan penyidikan secara terpisah dan tidak boleh memakai hasil investigasi dari KNKT sebagai salah satu alat bukti.
- Bisnis online
Saat ini bisnis online dalam penerbangan diatur dan dibawahi oleh 3 (tiga) kementerian yaitu Kementerian Pariwisata untuk bisnis travel agen, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk saluran reservasi melalui internet (computer reservation system) dan di bawah Kementerian Perhubungan untuk operasional penerbangan. Namun demikian jika terjadi permasalahan, maka yang menjadi sasaran adalah Kementerian Perhubungan dan stakeholder di bawahnya seperti maskapai penerbangan. Oleh karena itu pengaturan mengenai bisnis online dalam penerbangan perlu diatur secara lebih jelas dan harus tunduk pada aturan dalam Undang-Undang Penerbangan sehingga lebih jelas tanggung jawabnya dan tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen penerbangan.
- Bandara enclave sipil dan enclave militer
Terkait dengan faktor keselamatan dan keamanan serta pengembangan bisnis penerbangan, perlu diatur secara jelas terkait enclave sipil (bandara sipil yang berada di wilayah pangkalan TNI) atau enclave militer (pangkalan militer yang berada di wilayah bandara sipil). Hal ini juga terkait pemenuhan aturan dari ICAO pada sektor penerbangan sipil di Indonesia.
INACA memandang reformasi UU Penerbangan merupakan kunci menjadikan ekosistem penerbangan nasional yang sehat. Dengan pengaturan yang baru ini, perlindungan terhadap pelaku usaha dan pelayanan kepada masyarakat tidak lagi dipertentangkan, melainkan saling menguatkan.
INACA siap mendukung Badan Keahlian DPR RI dengan data industri dan pembahasan lanjutan dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2009.
Demikian executive summary dari INACA yang disampaikan pada Badan Keahlian DPR. Penjelasan lebih detil, akan disampaikan pada lampiran- lampiran yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.

