Baik diingatkan kembali bahwa Indonesia menandatangani (meratifikasi) konvensi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ( International Civil Aviation Organization/ ICAO). Konvensi ini adalah Convention for the unification of certain rules for international carriage by air. Konvensi ini lebih dikenal sebagai Konvensi Montreal 1999. Pemerintah meratifikasinya pada tanggal 21 November 2016 melalui Perpres RI no:95 tahun 2016 tentang Pengesahan Convention for the unification of certain rules for international carriage by air (Konvensi tentang unifikasi aturan-aturan tertentu untuk angkutan udara internasional). Penyerahan piagam aksesi Konvensi Montreal 1999 kepada Sekjen ICAO, DR. Fang Liu, telah dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017 di Kantor Pusat ICAO, Montreal, Kanada.
Dengan demikian konvensi ini mulai mengikat Indonesia pada tanggal 19 Mei 2017 (terhitung 60 hari dari penyerahan piagam aksesi).
Keterangan itu disiarkan oleh Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Setditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agoes Soebagio di Yogyakarta, pada Kamis 27 Juli 2017. Saat itu dia berbicara pada pembukaan kegiatan Focus Group Discussion Sosialisasi Tindak Lanjut Ratifikasi Konvensi Montreal 1999 dan Implementasinya.
“Semua stakeholder dapat menyeragamkan dan memperhatikan hal-hal yang perlu dilakukan pada saat melakukan implementasi seluruh ketentuan yang telah diatur dalam konvensi ini. Dengan demikian, semua stakeholder dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab pengangkut sesuai aturan dalam Konvensi Montreal 1999 tersebut,” ujar Agoes.
Stakeholder yang dimaksud adalah regulator, operator penerbangan dan masyarakat yang akan terkena dampak dari aturan di konvensi ini.
Konvensi Montreal 1999 mengatur rezim hukum secara internasional mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pengangkut. Baik itu pengangkutan penumpang, bagasi dan kargo dalam penerbangan internasional dengan pesawat udara.
Konvensi Montreal 1999 merupakan modernisasi dari berbagai aturan dan perjanjian sebelumnya dalam sistem Konvensi Warsawa ke dalam satu dokumen secara lebih sederhana.
Konvensi Montreal 1999 ini berlaku sejak 4 November 2003 dan hingga saat ini telah diratifikasi oleh kurang lebih 125 negara-negara anggota ICAO (termasuk Indonesia).
Kedepannya, Indonesia akan tetap berkomitmen untuk melakukan ratifikasi terhadap konvensi dan protokol lain yang telah diterbitkan oleh ICAO. Beberapa konvensi dan protokol ICAO yang telah menjadi program prioritas Ditjen Hubud pada 2017 ini, adalah protokol mengenai amandemen pasal 50 (A) dan pasal 56 Konvensi Penerbangan Sipil internasional yang mengatur mengenai penambahan keanggotaan Dewan ICAO dari 36 (tiga puluh enam) kursi keanggotaan menjadi 40 (empat puluh) kursi keanggotaan dan penambahan keanggotaan Air Navigation Commission (ANC) dari 19 (sembilan belas) menjadi 21 (dua puluh satu) kursi keanggotaan.***
Bahasa Indonesia
English
